DISKOMINFOTIKSAN PEKANBARU - 8 Oktober 2024, Ketua KPU Provinsi Riau, Bapak Rusidi Rusdan, memimpin rapat koordinasi penting terkait pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah perbatasan Provinsi Riau untuk Pemilu 2024. Rapat ini diadakan di Gedung KPU Riau dan turut dihadiri oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Riau, Bapak Yusrizal, S.Sos, M.Si, bersama jajaran pejabat terkait dari tiga wilayah perbatasan, yaitu Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu.

Rapat ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, perwakilan KPU, Bawaslu, Kapolres, dan Dandim dari ketiga daerah tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan aksesibilitas dan geografis, sehingga seluruh warga negara yang berhak memilih dapat terlayani dengan baik.

Dalam rapat ini, Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan, menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral antara KPU, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Bawaslu.
"Wilayah perbatasan membutuhkan perhatian khusus. Kami harus memastikan pendirian TPS dan distribusi logistik pemilu berjalan lancar, terutama di daerah-daerah yang sulit diakses," ujarnya.

Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra, Bapak Yusrizal, S.Sos, M.Si, dalam pernyataannya menegaskan bahwa wilayah perbatasan menjadi prioritas khusus bagi pemerintah Provinsi Riau.
"Pemilu 2024 bukan hanya soal proses demokrasi, tapi soal hak setiap warga negara. Kami berkomitmen memastikan bahwa warga di wilayah perbatasan tidak akan tertinggal dalam proses ini. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk kehilangan hak pilihnya hanya karena kendala akses," ungkap Yusrizal.

Yusrizal juga menekankan pentingnya kesiapan semua elemen untuk menghadapi potensi kendala di lapangan. 
“Kita harus bekerja lebih keras di daerah yang sulit dijangkau, memastikan bahwa distribusi logistik tepat waktu dan pengamanan pemilu berjalan baik. Kesuksesan Pemilu 2024 sangat bergantung pada sinergi semua pihak," tambahnya.

Rapat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi berbagai tantangan di wilayah perbatasan, sekaligus memastikan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat di Provinsi Riau.