DISKOMINFOTIKSAN DUMAI - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota Dumai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS), bertempat di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Selasa (5/11/2024).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Pjs Wali Kota Dumai TR Fahsul Falah itu, dihadiri oleh masyarakat dan utusan berbagai instansi terkait, termasuk aparat TNI, Polri, LAMR Dumai, serta pihak yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Dumai.

Agenda tersebut telah dilaksanakan sebelumnya pada Senin, tanggal 4 November lalu. Dalam pantauan Tim Peliput Kominfo Dumai, Agenda rapat koordinasi meliputi evaluasi kondisi terkini keamanan dan ketertiban di Kota Dumai, pemetaan potensi konflik, serta rencana aksi penanganan konflik. 

Disampaikan Pjs Wali Kota Dumai TR Fahsul kepada Tim Peliput Kominfo Dumai bahwa tujuan Rakor tersebut dalam rangka menciptakan situasi kondusif jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kota Dumai.

"Di Kota Dumai ini, meski situasi dan kondisi tampak kondusif, namun antisipasi tetap perlu kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial menjelang terlaksananya pesta demokrasi pada 27 November nanti," tuturnya.

Lebih lanjut, Pjs Wali Kota Dumai juga menegaskan beberapa hal yang harus diperhatikan jelang Pilkada Serentak.

Pertama pentingnya sinergi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.

"Penanganan konflik sosial memerlukan kerja sama yang apik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Kita harus proaktif dalam mendeteksi dan mengatasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” tuturnya.

Kemudian, TR Fahsul menambahkan bahwa dalam menghadapi Pilkada 2024, salah satu hal yang harus mendapat perhatian khusus adalah realitas virtual di media sosial.

"Jadi tidak hanya dunia nyata tetapi di dunia maya pun harus dilakukan pengawasan. Karena saat ini media sosial dapat menjadi alat untuk melakukan kampanye dan mobilisasi dukungan dengan cara yang tidak sehat bagi pendidikan politik masyarakat," ujar TR Fahsul.

Tak lupa, ia juga menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di wilayah Kota Dumai agar selalu berhati-hati dan menjaga netralitasnya dalam momentum Pilkada Serentak di Kota Dumai. 

"ASN diberikan hak pilih, tapi tidak boleh berpolitik. Ini terus kami tekankan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemko Dumai agar bersikap profesional dan terus menjaga netralitas sebagai abdi negara," pungkasnya.