DISKOMINFOTIKSAN DUMAI, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk mewujudkan program Satu Data Indonesia, Kamis (7/8/2025) malam.

Acara yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Riau ini, dihadiri oleh Kepala BPS RI, Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Riau dan Kepala BPS Kab/Kota se-Provinsi Riau.

Penandatanganan ini juga diikuti oleh 12 kabupaten/kota, termasuk Kota Dumai. Dalam momen ini, Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, turut menandatangani MoU bersama Kepala BPS Kota Dumai, Hari Prasetyo.

Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Sugiyarto menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dalam menyediakan data statistik yang akurat, mutakhir, dan relevan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

"Data statistik ibarat tulang punggung perencanaan pembangunan. Dengan adanya penandatanganan MoU ini, diharapkan akses terhadap data akan semakin mudah dan kualitas data yang tersedia semakin baik, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah Riau, termasuk Kota Dumai," ujar Sugiyarto.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini akan membantu pemerintah daerah merumuskan program yang lebih terukur dan berbasis bukti, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga lingkungan.

"Inshaallah, kami dari Pemko Dumai komit mendukung pelaksanaan program Satu Data Indonesia. Semoga kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah di Riau akan semakin erat, menghasilkan data yang lebih berkualitas, dan pada akhirnya mendorong kemajuan Riau secara keseluruhan," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubri  H. Abdul Wahid dalam sambutannya mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen penuh terhadap transformasi digital dan pemanfaatan data yang akurat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dan BPS. 

"Kerja sama ini adalah momen krusial untuk mengonsolidasikan data demi pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan," tuturnya.

Kepala BPS RI Amalia juga mengamini pentingnya sinergi ini. Ia menegaskan bahwa integrasi data yang berkualitas harus dimulai dari tingkat kabupaten/kota, karena pemerintah pusat sangat bergantung pada data dari daerah. 

"Melalui penandatanganan MoU ini, kami berharap pemerintah daerah dan BPS di wilayah masing-masing dapat terus bersinergi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan relevan," pungkasnya.

Turut hadir membersamai Wawako Sugiyarto, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, H. Khairil Adli.

(MediaCenterDumai/RRA)